FORMASI Riau Menolak Dinasti Politik
Suaraburuhnews.com – Pekanbaru – Formasi Riau menolak Dinasti Politik (DP) di Riau. Penolakan DP ini baik secara lisan dan tulisan sudah dilakukan Formasi Riau. Terakhir kemarin Jumat (30/8) terlihat di status WhatsApp Direktur Formasi Riau, Muhammad Nurul Huda dengan tulisan tangan, Formasi Riau Menolak Dinasti Politik.
Kemudian lanjutan WhatsApp-nya, Mari bersama-sama mendukung kami menolak #Dinasti Politik yang sedang berkembang di Daerah Riau seperti di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Kabupaten Rokan Hilir.
Inilah alasan Formasi Riau mengapa dinasti politik berbahaya bagi program anti Korupsi:
1. Bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Dikhawatirkan menutupi kesalahan pendahunya.
3. Orang-orang yang mempunyai integritas tidak mempunyai kesempatan untuk berkompetisi.
4. Proses kontrol tidak berjalan dengan baik.
5. Feodalisme akan tumbuh subur.
Pada Tanggal 23 Agustus kemarin Formasi Riau juga merilis, Formasi Riau Minta Hentikan Dinasti Politik di Riau.
Karena ini juga sudah diatur di Kovenan Internasional UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) telah mengingatkan kepada masyarakat dunia agar menghentikan seluruh aktivitas pejabat publik untuk tidak menempatkan orang-orangnya dalam suatu jabatan publik.
UNCAC sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahum 2006.
Formasi Riau melihat Dinasti politik ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan program anti korupsi. Bagaimana tidak berbahaya, dengan adanya dinasti politik fungsi kontrol tidak akan berjalan dengan baik, serta dikhawatirkan akan saling menutupi kesalahan.
Dinasti politik ini bisa berupa Ayah bupati dan anak ketua DPRD, Suami bupati istri anggota dewan, serta berbagai macam bentuknya dengan menjual pengaruh kekuasaan untuk menempatkan keluarganya atau kerabatnya untuk menduduki jabatan publik ataupun swasta.
Di Riau kecendrungan ini sudah mulai terlihat dibeberapa daerah. Untuk itu, kami dari Formasi Riau meminta setiap orang yang peduli tentang demokrasi dan program anti korupsi untuk bersama-sama menolak dinasti politik ini. Kami juga meminta kepada KPK untuk memantau kecendrungan pergerakan dinasti politik yang sedang berkembang di Riau.(sbnc/01).