GREAT Institute Apresiasi Prabowo Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Jakarta, – Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7 hingga 13 April dengan melibatkan 1200 responden dari 38 provinsi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Survei yang dilakukan dengan metode tatap muka ini menunjukkan bahwa 73,6% responden puas dengan langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh pemerintahan saat ini.
Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 78,3% responden yakin bahwa Presiden Prabowo akan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Khususnya, pada dua kasus korupsi yang mendapatkan perhatian tinggi, yaitu kasus korupsi Pertamina dan kasus korupsi Minyakita, responden menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo dalam 7 bulan pemerintahannya dinilai berhasil dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Lembaga riset GREAT Institute mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo dalam melakukan penegakan hukum memberantas korupsi.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya dan puas dan yakin dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo,” ujar Khalid Zabidi Direktur Komunikasi GREAT Institute.
Dengan hasil survei yang positif ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sehingga pembangunan yang sedang berlangsung bisa berjalan baik. “Kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah harus dijadikan momentum bagi pemerintah agar agenda pembangunan yang sedang berlangsung bisa mendapatkan dukungan masyarakat dan dapat berjalan dengan baik.” Tutup Khalid.**
