Suaraburuhnews.com – Pangkalan Kerinci – Proyek rehab rumah dinas Bupati Pelalawan tahun 2017 menelan anggaran Rp 5,6 milyar dan rehab gedung DPRD Pelalawan tahanahun 2018 menghabiskan anggaran Rp 3,2 milyar mendapatkan kritikan pedas dari tokoh masyarakat dan juga pengurus Majelis Kemajuan Pelalawan (MKP).
Wakil Ketua MKP, Drs. H. Tengku Kashar Haroen saat dihubungi suaraburuhnews.com Senini (10/9) melalui telponya mengatakan bahwa pemerintah daerah dan wakil rakyat Pelalawan tak melakukan pembangunan skala prioritas.
” Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku pengusul dan pembuat program tidak mengunakan skala prioritas. Begitu juga anggota dewan asal setujui saja program yang diusulkan pemerintah,” kata Tengku Kashar.
Tidak itu saja, Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pelalawan ini juga mengatakan, kalau pemerintah dan wakil rakyat mengunakan pembangunan skala prioritas masih banyak yang penting dibangun daripada proyek rehab dinas rumdis Bupati dan rehab gedung DPRD Pelalawan. Seperti membeli lahan atau tanah kuburan untuk masyarakat Pangkalan Kerinci yang sudah semakin sempit saat ini.
“Pembangunan yang sangat penting masih banyak dibutuhkan masyarakat. Tanah kuburan di dekat Lembaga Adat sudah semakin sempit, tapi tak juga disediakan pemkab. Nampaknya lebih penting beli tanah kuburan saat ini bagi masyarakat karena lahannya sudah semakin sempit,” sambung mantan Camat Pangkakan Kuras ini.
Selain itu juga pengusaha futsal ini banyak memberikankan contoh betapa banyaknya pembanunan yang lebih utama dan lebih penting daripada rehab rumdis bupati dan rehab gedung DPRD Pelalawan.
” Kita cukup prihatin, lihatlah betapa banyaknya jalan yang perlu diperbaiki di desa-desa dan bahkan di ibukota kabupaten Pelalawan ini. Jalan tembus ke Pelalawan sampai saat ini belum terwujud juga. Kantor-kantor dinas yang sudah wajar direhab juga tidak direhab. Sarana-prasarana pendidikan yang masih minim,” tutup alumni STPDN ini. (sbnc/02).