APA PENTINGNYA SELEMBAR IJAZAH?
Ketika Dokumen Pendidikan Wakil Presiden Menjadi Ujian Transparansi, Kepastian Hukum, dan Kepercayaan Publik
Opini Publik oleh : HM Rojuli
Selembar ijazah mungkin hanya selembar kertas bagi sebagian orang. Namun, di balik kertas tersebut terdapat proses pendidikan, pengakuan atas kelulusan, serta tanggung jawab lembaga yang menerbitkannya. Ijazah menjadi bukti formal bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Lantas, seberapa pentingkah selembar ijazah?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat Indonesia kembali memperdebatkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Polemik tersebut bukan sekadar persoalan dokumen pribadi seseorang, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang?
Di sinilah persoalan ijazah harus dilihat secara jernih, kritis, dan proporsional.
Ijazah Bukan Sekadar Selembar Kertas
Dalam dunia pendidikan, ijazah merupakan dokumen formal yang membuktikan kelulusan seseorang. Dalam dunia kerja, ijazah kerap menjadi salah satu persyaratan administratif. Sementara itu, dalam proses pencalonan jabatan publik tertentu, dokumen pendidikan menjadi bagian dari persyaratan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Artinya, ijazah tidak boleh dipandang remeh. Jika masyarakat biasa diwajibkan melengkapi persyaratan pendidikan ketika melamar pekerjaan atau mengikuti seleksi tertentu, maka pejabat publik pun harus tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi jabatannya.
Negara hukum tidak boleh menerapkan standar yang berbeda hanya karena seseorang memiliki kedudukan, kekuasaan, popularitas, atau hubungan keluarga dengan tokoh penting.
Prinsipnya sederhana: persyaratan harus berlaku sama, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, penting pula dipahami bahwa nilai seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh ijazah. Pendidikan formal merupakan satu hal, sedangkan pengalaman, integritas, keterampilan, dan kemampuan bekerja merupakan hal lain. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Persoalan menjadi serius ketika ijazah atau bukti kelulusan diwajibkan secara hukum untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam keadaan demikian, pemenuhan persyaratan pendidikan bukan lagi sekadar pilihan pribadi, melainkan kewajiban hukum.
Polemik Ijazah Gibran: Publik Berhak Mempertanyakan
Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam keterangan resminya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan penyelesaian pendidikan setara sekolah menengah atas sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang pemilu. Namun, Mahkamah juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, serta perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan yang diajukan itu. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, 6 Oktober 2026.
Dua hal tersebut harus dibaca secara bersamaan.
Pertama, terdapat persoalan pembuktian dokumen pendidikan yang secara terbuka dibahas dalam persidangan. Kedua, putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Karena itu, tidak tepat apabila putusan tersebut langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa Gibran pasti menggunakan ijazah palsu. Sebaliknya, tidak tepat pula jika persoalan pembuktian yang diungkap dalam putusan dianggap tidak penting dan tidak layak memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Tidak ditemukannya bukti dalam persidangan bukanlah hal yang sama dengan pembuktian bahwa seseorang melakukan pemalsuan. Akan tetapi, persoalan mengenai dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan publik tetap patut memperoleh kejelasan dari lembaga yang berwenang.
Di sinilah kepentingan publik harus ditempatkan di atas pertarungan opini, dukungan politik, maupun prasangka pribadi.
Mengapa Persyaratan Pendidikan Wakil Presiden Harus Diperiksa dengan Serius?
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Ketentuan tersebut merupakan persyaratan formal dalam pencalonan. Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai pemenuhannya harus dijawab melalui dokumen, ketentuan administrasi yang berlaku, dan pemeriksaan lembaga yang berwenang—bukan melalui asumsi ataupun perdebatan tanpa ujung.
Apabila seseorang menempuh pendidikan di luar negeri, persoalan kesetaraan pendidikan juga perlu diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku. Lembaga berwenang harus mampu menjelaskan dokumen apa yang menjadi dasar penilaian, bagaimana proses penyetaraan dilakukan, dan apakah persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
Masyarakat tidak harus menjadi ahli hukum atau ahli administrasi pendidikan untuk memahami prinsip dasarnya: persyaratan yang ditetapkan undang-undang wajib diperiksa secara benar.
Jika prosedur telah dijalankan sesuai aturan dan bukti-buktinya dapat dipertanggungjawabkan, lembaga terkait seharusnya mampu menjelaskannya secara transparan. Jika terdapat kekurangan administrasi atau persoalan hukum, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului pembuktian. Namun, tidak boleh pula ada pertanyaan yang sah mengenai kepentingan publik yang dikesampingkan hanya karena menyangkut pejabat tinggi negara.
Jangan Sampai Hukum Terlihat Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Masyarakat sering berhadapan dengan persyaratan administrasi yang ketat. Ketika melamar pekerjaan, mengikuti seleksi pegawai, mendaftar pendidikan, atau mengurus dokumen tertentu, kelengkapan berkas dapat menentukan apakah seseorang dinyatakan memenuhi syarat.
Karena itu, wajar apabila masyarakat berharap standar pemeriksaan yang sama diterapkan kepada pejabat publik.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak berarti semua perkara harus menghasilkan keputusan yang sama. Setiap perkara memiliki fakta, aturan, dan prosedur masing-masing. Akan tetapi, perbedaan perlakuan harus memiliki dasar hukum yang jelas, bukan semata-mata karena status sosial atau kekuasaan.
Jika masyarakat biasa harus menunjukkan bukti kelulusan untuk memenuhi suatu persyaratan, maka pejabat publik juga harus dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan persyaratan yang berlaku baginya.
Inilah ujian kepercayaan terhadap institusi negara.
Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan pernyataan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan. Kepercayaan tumbuh ketika proses dapat diperiksa, dasar keputusan dapat dijelaskan, dan keberatan masyarakat dijawab melalui mekanisme yang sah.
Transparansi Bukan Berarti Menghakimi
Dalam polemik ijazah pejabat publik, terdapat dua sikap ekstrem yang sama-sama tidak produktif.
Sikap pertama adalah langsung menuduh seseorang melakukan pelanggaran tanpa bukti yang memadai. Sikap seperti ini berisiko menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Sikap kedua adalah menganggap setiap pertanyaan mengenai dokumen pejabat publik sebagai serangan politik. Pandangan seperti ini juga berbahaya karena dapat menutup ruang pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Padahal, transparansi dan praduga tak bersalah dapat berjalan beriringan.
Masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai dokumen yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik. Pada saat yang sama, setiap orang berhak memperoleh penilaian yang adil dan tidak dinyatakan bersalah tanpa dasar pembuktian yang sah.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan penghakiman di ruang publik, melainkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lembaga penyelenggara pemilu, lembaga administrasi pendidikan, dan institusi yang memiliki kewenangan sesuai hukum harus menjelaskan persoalan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang relevan. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan, perbedaan itu pun perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Ijazah, tetapi Kepercayaan Publik
Jabatan wakil presiden merupakan jabatan konstitusional yang penting. Karena itu, setiap persoalan mengenai persyaratan pencalonannya memiliki dimensi kepentingan publik.
Namun, kepentingan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum atau menyimpulkan sesuatu yang belum terbukti. Sebaliknya, kepastian hukum juga tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghindari penjelasan atas persoalan yang masih memerlukan klarifikasi dari lembaga berwenang.
Dalam konteks ini, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah sistem administrasi pencalonan telah memiliki mekanisme verifikasi dokumen pendidikan yang memadai, konsisten, dan dapat diaudit?
Jika mekanismenya sudah memadai, bagaimana memastikan penerapannya benar-benar konsisten? Jika ditemukan kelemahan, bagaimana memperbaikinya agar polemik serupa tidak berulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih bermanfaat bagi demokrasi daripada sekadar memperdebatkan siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan opini.
Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang seorang tokoh. Ini juga tentang kualitas tata kelola pemilu, akuntabilitas administrasi negara, dan keyakinan masyarakat bahwa aturan berlaku bagi siapa pun.
Penutup: Selembar Ijazah, Sejuta Pertanyaan
Pada akhirnya, selembar ijazah tidak menentukan seluruh nilai kemanusiaan seseorang. Orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi tetap dapat memiliki integritas, kecakapan, dan kontribusi besar bagi masyarakat.
Namun, ketika suatu jabatan mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, pemenuhan persyaratan itu harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran mengingatkan kita bahwa dokumen formal tidak boleh diperlakukan sebagai perkara sepele ketika berkaitan dengan jabatan publik. Pada saat yang sama, kritik terhadap pejabat negara harus tetap berpijak pada fakta, bukti, dan asas praduga tak bersalah.
Masyarakat tidak membutuhkan tuduhan yang berulang tanpa pembuktian. Masyarakat juga tidak membutuhkan jawaban yang menghindari inti persoalan.
Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dokumen sesuai hukum, penjelasan resmi yang dapat diuji, pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara hukum, tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan kecurigaan. Tetapi tidak seorang pun pula seharusnya dibebaskan dari kewajiban memenuhi persyaratan hukum hanya karena memiliki kedudukan tinggi.
Ijazah mungkin hanya selembar kertas. Namun, ketika menjadi syarat untuk menduduki jabatan publik, kejelasan mengenai keabsahan dan pemenuhannya adalah bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyat.
Dan pada titik itulah pertanyaan “Apa pentingnya selembar ijazah?” menemukan jawabannya: bukan untuk mengukur seluruh kecerdasan manusia, melainkan untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat negara benar-benar dihormati oleh semua orang, tanpa kecuali.
