338.536 HEKTARE IZIN PT RAPP DICABUT: HUTAN DISELAMATKAN, BAGAIMANA NASIB PERUT RAKYAT?

338.536 HEKTARE IZIN PT RAPP DICABUT: HUTAN DISELAMATKAN, BAGAIMANA NASIB PERUT RAKYAT?

OPINI oleh Buruh Kecil

Bacaan Lainnya

Negara Jangan Hanya Bicara Penertiban Hutan, Tetapi Juga Harus Bertanggung Jawab atas Nasib Puluhan Ribu Pekerja dan Ekonomi Masyarakat Riau.

Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau menjadi peristiwa besar yang patut mendapat perhatian serius. Kebijakan ini bukan hanya menyangkut persoalan kehutanan dan lingkungan hidup, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan masa depan masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan aktivitas industri kehutanan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Pemerintah menyebut sejumlah temuan sebagai dasar penertiban, di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare. Persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi perhatian.

Apabila temuan tersebut terbukti melalui proses hukum dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kewajiban negara. Tidak boleh ada perusahaan yang memperoleh keistimewaan hanya karena memiliki kekuatan modal, investasi besar, atau pengaruh ekonomi.

Namun, pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan adalah: apakah negara sudah menghitung secara menyeluruh dampak sosial dan ekonomi dari keputusan sebesar ini?

Lingkungan Hidup Penting, Tetapi Nasib Rakyat Jangan Dilupakan

Tidak ada alasan untuk mempertentangkan kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Hutan harus dilindungi karena menjadi penyangga kehidupan. Gambut harus dijaga karena berperan penting dalam menjaga tata air dan mencegah bencana ekologis. Habitat satwa liar juga harus dipertahankan agar kekayaan alam tidak habis akibat eksploitasi yang tidak terkendali.

Tetapi di sisi lain, ada manusia yang kehidupannya bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.

PT RAPP dan APRIL Group selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Kehadiran industri tersebut telah membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan pekerja, kontraktor, pemasok barang dan jasa, pedagang kecil, transportasi, hingga berbagai usaha masyarakat.

Dalam pernyataan perusahaan yang diberitakan ANTARA, PT RAPP bersama APRIL Group menyebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Perusahaan juga mengutip studi dampak ekonomi yang memperkirakan keterkaitan aktivitasnya dengan sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau.

Angka tersebut merupakan keterangan perusahaan dan perlu diuji secara independen. Namun, besarnya keterkaitan ekonomi itu cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak mengabaikan dampak kebijakan pencabutan izin terhadap kehidupan masyarakat.

Pertanyaannya, bagaimana nasib para pekerja apabila penghentian kegiatan operasional berdampak terhadap pekerjaan mereka? Bagaimana nasib kontraktor lokal, pemasok, pelaku UMKM, dan keluarga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari rantai ekonomi industri tersebut?

Jangan sampai kebijakan menyelamatkan kawasan hutan justru tidak disertai perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi kehilangan sumber penghidupan.

Jangan Sampai Negara Hanya Hadir Ketika Mencabut Izin

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, negara mempunyai dua tanggung jawab yang sama pentingnya.

Pertama, memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak merusak lingkungan.

Kedua, memastikan kebijakan penegakan hukum tidak mengabaikan hak-hak masyarakat dan pekerja yang terdampak.

Pencabutan izin bukanlah akhir dari persoalan. Justru setelah keputusan itu diambil, tanggung jawab pemerintah semakin besar.

Pemerintah harus menjelaskan bagaimana pengelolaan kawasan seluas 338.536 hektare tersebut ke depan. Siapa yang akan mengelolanya? Bagaimana pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan? Bagaimana memastikan tidak muncul aktivitas ilegal baru? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana nasib tenaga kerja serta usaha masyarakat yang selama ini terhubung dengan kegiatan perusahaan?

Jangan sampai negara hanya tampil tegas ketika memasang plang pencabutan izin, tetapi tidak memiliki peta jalan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi setelahnya.

Penertiban kawasan hutan harus diikuti pengawasan, pemulihan lingkungan, transparansi, serta kebijakan transisi ekonomi yang terukur.

Pelalawan Jangan Menjadi Korban Kebijakan yang Tidak Terencana

Kabupaten Pelalawan memiliki hubungan historis dan ekonomi yang panjang dengan keberadaan industri kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Pangkalan Kerinci berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Banyak usaha tumbuh karena adanya aktivitas industri, mulai dari usaha makanan, transportasi, perdagangan, perumahan, hingga jasa lainnya.

Karena itu, persoalan pencabutan izin PT RAPP tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan perusahaan dengan pemerintah pusat.

Ini adalah persoalan daerah yang menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat Pelalawan.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Provinsi Riau harus berani menyampaikan sikap berdasarkan kepentingan masyarakat. Bukan dengan menghalangi penegakan hukum lingkungan, tetapi dengan memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Diperlukan data yang terbuka mengenai jumlah pekerja terdampak, jumlah usaha lokal yang bergantung pada perusahaan, kontribusi ekonomi yang berpotensi hilang, serta program perlindungan bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan pekerja, masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Jangan Pertentangkan Hutan dengan Perut Rakyat

Ada satu hal yang harus dipahami: menjaga lingkungan bukan berarti mengabaikan ekonomi. Sebaliknya, mempertahankan investasi juga bukan berarti membiarkan kerusakan lingkungan.

Negara tidak boleh terjebak pada dua pilihan ekstrem tersebut.

Jika perusahaan terbukti melanggar hukum, sanksi harus dijalankan tanpa pandang bulu. Namun, jika terdapat pekerja dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pelanggaran, hak dan penghidupan mereka juga harus mendapat perlindungan.

Kesalahan korporasi, apabila terbukti, tidak boleh otomatis dibebankan kepada buruh, pekerja lapangan, pedagang kecil, maupun keluarga mereka.

Di sinilah ukuran keadilan sebuah kebijakan diuji.

Pemerintah harus mampu membedakan tanggung jawab korporasi, hak pekerja, kepentingan masyarakat, dan kewajiban negara terhadap lingkungan hidup.

Jangan sampai penertiban hanya menghasilkan angka luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali, tetapi meninggalkan persoalan pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian ekonomi di tengah masyarakat.

Negara Harus Menjawab, Bukan Sekadar Mengumumkan

Pencabutan izin PT RAPP seluas 338.536 hektare merupakan keputusan besar yang membutuhkan pertanggungjawaban kebijakan secara terbuka.

Publik berhak mengetahui dasar hukum, hasil pemeriksaan, peta kawasan yang ditertibkan, rencana pemulihan lingkungan, serta konsekuensi ekonomi dan sosial yang akan ditanggung masyarakat.

Perusahaan juga harus terbuka terhadap proses evaluasi dan memenuhi kewajiban hukum maupun pemulihan lingkungan apabila pelanggaran terbukti.

Sementara pemerintah tidak boleh berhenti pada keputusan administratif. Harus ada kepastian mengenai masa depan kawasan dan nasib masyarakat yang terdampak.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang antara pemerintah dan perusahaan. Bukan pula tentang memilih hutan atau manusia.

Hutan yang rusak akan merugikan generasi mendatang. Namun, masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan juga menghadapi persoalan nyata hari ini.

Negara harus mampu menyelamatkan keduanya.

Sebab, pembangunan yang mengorbankan lingkungan bukanlah kemajuan. Tetapi kebijakan lingkungan yang mengabaikan nasib rakyat juga bukanlah keadilan.

Pertanyaan besarnya tetap sama: ketika 338.536 hektare izin PT RAPP dicabut, apakah pemerintah sudah menyiapkan masa depan lingkungan sekaligus masa depan ekonomi masyarakat Riau?

Jangan sampai hutan diselamatkan, tetapi rakyat justru kehilangan tempat bergantung untuk menyambung hidup.

Lingkungan harus lestari, investasi harus taat hukum, dan perut rakyat tetap harus terisi. Itulah tanggung jawab negara yang sesungguhnya.*

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *