Suaraburuhnews.com – Pasca dicabutnya sanksi FIFA terhadap Indonesia, PSSI berencana akan melakukan perjanjian dengan Kemenpora. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi ketidaksepahaman antara keduanya.
Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan agar pemerintah mempunyai batasan dalam melakukan perbaikan sepakbola di Indonesia. Pasalnya, pria berkacamata itu khawatir bila pemerintah kebablasan, sanksi dari FIFA bisa kembali jatuh.
“Secara konkrit kami sudah membuat perjanjian kerjasama atau bagi-bagi tugas. Dimana posisi pemerintah dan dimana PSSI, sama seperti MoU KPK dan Polri,” ujar Aristo kepada wartawan di Foodtopia, Tebet, Jakarta, Sabtu (14/5).
“Perjanjian ini sudah ada, bahkan Kemenpora lewat Pak Gatot pun sudah terima. Jadi kami bisa duduk bersama dan acuannya itu, sehingga tidak terjadi lagi seperti kemarin,” tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraha (Menpora) Imam Nahrawi mengeluarkan SK Pembekuan PSSI bernomor 01307 pada 17 April 2015 yang berujung sanksi dari FIFA untuk Indonesia. Kemudian pada Selasa (10/5) menpora resmi mencabut SK tersebut.
Aristo mengungkapkan, kedepannya PSSI siap besinergi dengan pemerintah. Namun, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan pemerintah bisa tahu batasannya.
“PSSI siap dikawal pemerintah, cuma kan metode pengawalannya seperti apa harus jelas. Supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti kemarin,” Aristo mengakhiri. ( Bola.net )