KPK Tak Gentar Hadapi Perlawanan Eks Menag Yaqut di Praperadilan
Jakarta – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangka dari KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. KPK pun menghormati upaya Yaqut.
“KPK menghormati hak hukum Tersangka Saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” ujar jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Budi mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Dia menyebut KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sistem peradilan pidana.
Namun, kata Budi, KPK menegaskan seluruh tindakan yang diambil KPK dalam menetapkan Yaqut sebagai tersangka sudah sesuai ketentuan. KPK pun siap memberikan pembuktian.
“Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum dalam perkara ini. Kemudian pada Januari 2026, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Saudara YCQ dan Saudara IAA,” terang Budi.
“Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil,” lanjutnya.
Dia juga menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara juga telah mengonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, kata dia, penyidikannya masih berprogres, salah satunya menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negaranya.
“KPK memastikan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang beperkara,” imbuh dia.
“Saat ini KPK masih menunggu rilis atau pemberitahuan resmi dari pengadilan,” pungkasnya.***
Editor: Aps.
